Dengan telah ditetapkannya uu no 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan pada tanggal 17 oktober 2014, maka hukum materil bagi hakim peradilan tata usaha negara dalam menguji suatu keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah terkumpul dalam suatu undang-undang ( berlaku sebagai toetsing groden dan umbrella act) di mana sebelumnya alat uji tersebut tersebar di dalam hukum materil masing-masing bidang administrasi pemerintahan. Meskipun undang-undang administrasi pemerintahan mengatur mengenai hukum materil, namun undang-undang administrasi pemerintahan telah merubah pula kompetensi absolut peradilan bahkan merubah beberapa hal mengenai hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara.