Bung Karno, dalam sebuah bukunya pernah menulis, Partailah yang
memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menyuluhi
jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan
terang. Bagi Bung Karno, di alam demokrasi, partai politik ibarat
lentera di tengah kegelapan malam. Tak bakal tentu arah demokrasi tanpa
kehadiran partai politik. Namun sayang, di Indonesia, idealitas partai
politik yang dibayangkan Bung Karno, bahkan hingga kini, belum
sepenuhnya terwujud. Alih-alih menjadi penyuluh, partai politik justru
kerap kehilangan arah bagi dirinya sendiri.

Buku ini membeberkan perihal dinamika partai politik di Indonesia.
Terutama terkait sengketa antarkader di internal parpol. Perpecahan yang
berlarut, nyaris tak ada ujung. Di situlah kemudian dibutuhkan peran
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, sebagai juru damai,
guna menyatukan kembali perahu partai yang terbelah. Peran ini, tentu,
bukan sebagai bentuk intervensi, tapi sebuah kesadaran penuh penuh bahwa
partai politik di Indonesia harus kembali pada spirit awal, sebagai
pilar utama demokrasi.

Maka itu, perlu Manajemen Sengketa Partai Politik. Dan Kementerian
Hukum dan HAM, di bawah komando Yasonna H. Laoly, berhasil memerankan
itu secara apik dan elegan.