Perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis berdampak pada dinamika strategi dan sistem keamanan nasional suatu negara. Universalisasi demokratisasi, globalisasi, kemajuan sains dan teknologi, menjadi faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memaksa beberapa negara di dunia untuk menata ulang strategi dan sistem keamanan dalam rangka meraih kepentingan nasionalnya.
Titik awal sejarah demokratisasi di Indonesia dimulai sejak reformasi 1998. Reformasi ini berdampak adanya tuntutan terhadap Polri untuk melakukan perubahan di tingkat sistem, struktur dan kultur institusi Polri, yang kemudian dikenal dengan Reformasi Polri.
Reformasi ini bertujuan untuk mengubah citra Polri dari militeristik ke polisi sipil (civilian police) di era demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan civil society, serta profesional dan akuntabel. Dalam iklim demokrasi landasan dasar konsep pemolisian tidak bisa menghindar dari prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.
Landasan dasar HAM ini digunakan sebagai tolok ukur akuntabilitas baik kepada pihak eksternal maupun internal kepolisian sendiri. Dengan demikian, Polri dalam hal ini dituntut adanya kesesuaian antara fungsi pemolisian dengan prinsip-prinsip HAM.
Dengan demikian, penegakan hukum melalui fungsi pemolisian dalam rangka menciptakan kondisi keamanan (security) harus berjalan seimbang dengan kebebasan (freedom) HAM. Paradigma democratic policing yang digambarkan penulis dalam buku ini secara umum adalah pentingnya memperhatikan dimensi HAM, hak Ekonomi Sosial serta penghormatan terhadap civil society sebagai paradigma pemolisian di alam demokrasi.